"Mereka sudah seperti lembaga pengadilan," kata Dipo.
VIVAnews -
Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyerahkan rekaman rapat yang
digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Oktober 2008 ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 24 September 2012.
Padahal, yang meminta rekaman rapat itu adalah Tim Pengawas Century DPR.
Dipo Alam mengaku sengaja menyerahkan rekaman tersebut kepada KPK karena ingin mempermalukan timwas Century. Soalnya, kata Dipo, timwas ini sudah berlebihan. Selain itu, timwas juga bukan lembaga penegak hukum.
"Saya datang ke KPK untuk berikan rekaman. Saya ingin permalukan Timwas Century," kata Dipo dalam diskusi Warung Daun bertema "Korupsi Karena Kursi" di Cikini, Sabtu 6 Oktober 2012.
"Mereka sudah seperti lembaga pengadilan. Mereka bukan lembaga penegak hukum," ujarnya lagi.
Rapat di kantor presiden kala itu disebut-sebut membahas bailout Bank Century yang menghabiskan uang negara sebesar Rp7 triliun.
Timwas, kata Dipo meminta kepada presiden rekaman itu. Karena data dipegang oleh Dipo Alam, untuk mempermalukan timwas maka rekaman tersebut diserahkan ke KPK.
"Saya berikan kepada KPK, mesti ada keberanian. DPR itu bukan di atas segalanya, pemerintah juga tidak boleh seperti itu," kata dia
Dipo Alam mengaku sengaja menyerahkan rekaman tersebut kepada KPK karena ingin mempermalukan timwas Century. Soalnya, kata Dipo, timwas ini sudah berlebihan. Selain itu, timwas juga bukan lembaga penegak hukum.
"Saya datang ke KPK untuk berikan rekaman. Saya ingin permalukan Timwas Century," kata Dipo dalam diskusi Warung Daun bertema "Korupsi Karena Kursi" di Cikini, Sabtu 6 Oktober 2012.
"Mereka sudah seperti lembaga pengadilan. Mereka bukan lembaga penegak hukum," ujarnya lagi.
Rapat di kantor presiden kala itu disebut-sebut membahas bailout Bank Century yang menghabiskan uang negara sebesar Rp7 triliun.
Timwas, kata Dipo meminta kepada presiden rekaman itu. Karena data dipegang oleh Dipo Alam, untuk mempermalukan timwas maka rekaman tersebut diserahkan ke KPK.
"Saya berikan kepada KPK, mesti ada keberanian. DPR itu bukan di atas segalanya, pemerintah juga tidak boleh seperti itu," kata dia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar